By Redaksi BONGKAR TERKINI 
Takalar // Bongkarterkini24.com — Kasus dugaan bullying di lingkungan SDN 176 Lengkese II, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang mencuat di media sosial pada Jumat (11/9/2026), kini menjadi perhatian publik. Di tengah viralnya persoalan tersebut, muncul informasi bahwa kasus ini akan dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Takalar oleh Komisi III melalui Fraksi Gerindra, H. Indar Jaya. Rencana tersebut kemudian menjadi sorotan karena publik menilai persoalan yang menyangkut anak sekolah memang perlu ditangani secara serius, tetapi prosesnya juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pemeriksaan informasi dari seluruh pihak.
Sorotan terutama muncul karena informasi mengenai dugaan bullying yang beredar sejauh ini dinilai masih perlu dikonfirmasi secara menyeluruh. Pihak yang diduga melakukan bullying maupun pihak sekolah perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi sebelum kesimpulan dibuat. Dengan demikian, RDP nantinya tidak hanya menjadi forum untuk mendengarkan satu pihak, tetapi benar-benar menjadi ruang mencari fakta, mengetahui kronologi secara utuh, serta memastikan langkah penyelesaian yang berpihak pada kepentingan dan perlindungan anak tanpa mengabaikan asas keadilan bagi semua pihak.
Di sisi lain, sejumlah persoalan kebutuhan dasar masyarakat Takalar juga tengah menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah persoalan kenaikan desil yang dinilai oleh sebagian warga tidak sewajarnya dan berdampak terhadap akses mereka terhadap sejumlah program bantuan sosial.
Persoalan kedua adalah kelangkaan elpiji 3 kilogram, yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua persoalan tersebut disebut telah menjadi bahan pemberitaan dan sorotan masyarakat, aktivis maupun LSM di Kabupaten Takalar, sehingga dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan DPRD.
Persoalan lain yang tidak kalah ramai disorot adalah kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar yang disebut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Takalar. Antrean kendaraan yang panjang bahkan dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah media online serta puluhan aktivis dan LSM disebut telah menyuarakan persoalan tersebut.
Namun, hingga kini belum terdengar secara luas di ruang publik adanya informasi mengenai komisi, fraksi, atau anggota DPRD Takalar yang secara khusus membawa persoalan kenaikan desil, kelangkaan elpiji 3 kilogram, maupun kelangkaan Pertalite dan Solar tersebut ke forum RDP.
Publik pun kini menanti bagaimana DPRD Kabupaten Takalar menjalankan fungsi pengawasannya secara proporsional terhadap berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Rencana RDP mengenai dugaan bullying tentu patut diapresiasi apabila bertujuan mencari kebenaran dan memberikan perlindungan kepada anak, tetapi prosesnya harus tetap berimbang dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Pada saat yang sama, persoalan desil, elpiji 3 kilogram serta kelangkaan Pertalite dan Solar juga layak mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
DPRD diharapkan mampu membuka ruang yang sama terhadap berbagai persoalan tersebut agar tidak muncul kesan bahwa isu yang viral di media sosial lebih cepat mendapatkan perhatian dibandingkan masalah kebutuhan dasar yang setiap hari dirasakan masyarakat Takalar. ( Red )