Pemkab Takalar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data Melalui “Satu Data Takalar”

TAKALAR // bongkarterkini24.com — Pemerintah Kabupaten Takalar mengambil langkah strategis dalam membenahi kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan menggelar Workshop Implementasi Satu Data Takalar di Auditorium Karaeng Sanrobone, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui Bidang Statistik dan Persandian ini bertujuan untuk memastikan seluruh data pembangunan daerah tersaji secara akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi birokrasi, inisiatif ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam melahirkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Workshop secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Drs. Achmad Rivai, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Takalar dengan mengusung tema “Mewujudkan Tata Kelola Data Pemerintah Daerah yang Akurat, Mutakhir, Terpadu dan Dapat Dipertanggungjawabkan.”

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa data merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Menurutnya, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh validitas data, di mana tanpa informasi yang akurat, pemerintah akan kesulitan menyusun perencanaan, mengevaluasi program, hingga mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, Sekda menyoroti tantangan klasik berupa perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap memicu kebingungan dalam birokrasi. Melalui implementasi Satu Data Takalar, Pemkab bertekad membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi sehingga seluruh instansi memiliki satu acuan data yang sama. “Melalui Satu Data Takalar ini, kita ingin memastikan data yang kita gunakan itu satu, valid, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan. Satu data untuk semua perencanaan pembangunan di Takalar,” tegas Achmad Rivai di hadapan para peserta.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, H. Suhardiyanto, S.STP., M.AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar dalam siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pengendalian.

Senada dengan hal tersebut, pengamat kebijakan publik menilai bahwa efektivitas integrasi data ini nantinya sangat bergantung pada komitmen lintas sektoral di level teknis, agar ego sektoral antar-OPD benar-benar lebur dalam satu standar pengelolaan data yang transparan.

Pemerintah Kabupaten Takalar berharap kegiatan ini tidak berhenti sebatas agenda seremonial semata, melainkan mampu meningkatkan kapasitas riil aparatur dalam mengelola data sesuai standar kebutuhan daerah.

Dengan fondasi Satu Data yang kokoh, setiap program pembangunan ke depan diharapkan dapat dirancang secara objektif berdasarkan fakta dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Takalar dapat berjalan semakin efektif, terukur, dan berkelanjutan.