DPRD Kabupaten Takalar Bentuk Tiga Pansus Strategis, Husnia Rachman Masuk Komite Pembahasan Cadangan Pangan

TAKALAR // Bongkarterkini24.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial. Salah satu sorotan dalam rapat paripurna tersebut adalah masuknya legislator dari Fraksi Partai Demokrat, Husnia Rachman, S.P., ke dalam keanggotaan Pansus yang mengkaji Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Rabu (11/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Takalar lantai II ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, yang mewakili Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye. Agenda utama pertemuan tersebut mencakup penyampaian pendapat Bupati terhadap tiga Ranperda, tanggapan fraksi-fraksi, hingga penetapan komposisi tiga Pansus yang disetujui bersama oleh unsur legislatif dan eksekutif.

Tiga regulasi yang kini resmi masuk tahap pembahasan intensif meliputi Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, serta Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah. Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat dalam paripurna ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif dalam mengawal regulasi yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat.

Dari sudut pandang kebijakan daerah, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dinilai memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Takalar. Aturan ini disiapkan tidak hanya sebagai pedoman tata kelola—mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran—tetapi juga sebagai langkah antisipasi strategis dalam menghadapi potensi darurat, bencana, maupun gejolak harga pangan yang kerap mengancam stabilitas daerah.

Menanggapi penugasannya, keterlibatan Husnia Rachman dalam Pansus ini diharapkan mampu membawa perspektif yang konstruktif dan berimbang guna menghasilkan produk hukum yang aplikatif. Dengan terbentuknya Pansus secara resmi, seluruh anggota dewan yang terlibat ditargetkan segera melaksanakan pembahasan secara komprehensif agar payung hukum cadangan pangan ini dapat segera disahkan demi kepentingan dan perlindungan masyarakat Takalar.