TAKALAR // Bongkarterkini24.com — Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye turun langsung menyapa masyarakat pesisir dan mendengar berbagai persoalan yang dihadapi nelayan Minggu (20/9/2026).
Daeng Manye menyambangi kampung nelayan di Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, dan berdialog secara langsung dengan sejumlah nelayan di lokasi pembuatan serta perbaikan perahu.
Didampingi Kabag Forkopimda Takalar Amran Torada, Bupati berdialog santai bersama sejumlah nelayan, di antaranya H. Taba dan Hasan Banggu. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah kendala yang masih mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas melaut, terutama terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang digunakan untuk kebutuhan operasional kapal. “Terhambat di solarnya. Itu saja, kendalanya solarnya,” ujar seorang nelayan saat menyampaikan keluhannya.
Selain persoalan BBM, nelayan juga menyampaikan bahwa proses administrasi dan perizinan kapal dinilai membutuhkan waktu yang cukup lama. Menanggapi hal tersebut, Daeng Manye menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak Syahbandar agar proses administrasi kapal dapat berjalan lebih cepat. “Nanti saya bicara sama Syahbandar. Supaya cepat,” kata Daeng Manye.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Takalar juga menyerap aspirasi komunitas nelayan patorani yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Takalar, khususnya dalam pencarian telur ikan terbang. Daeng Manye mengatakan, sejumlah masukan dari nelayan akan ditindaklanjuti agar aktivitas para nelayan patorani dapat memperoleh kemudahan. “Saya berbincang dengan mereka di tempat pembuatan dan perbaikan perahu secara santai. Beberapa masukan yang disampaikan akan kami follow up untuk kemudahan para nelayan patorani dalam mencari telur ikan terbang,” ujarnya.
Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat pesisir sekaligus mendengar kebutuhan mereka dari lapangan. Daeng Manye menegaskan berbagai aspirasi yang diterima akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk menyangkut persoalan BBM dan administrasi kapal. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran aktivitas nelayan sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar.
