JENEPONTO // Bongkarterkini24.com — Dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi di Lingkungan Moncong Tanah, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA tersebut kini berujung pada laporan resmi ke Polres Jeneponto. Korban berinisial I.T. memilih menempuh jalur hukum setelah mengaku mengalami tindakan kekerasan dalam peristiwa tersebut.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Polres Jeneponto tertanggal 5 November 2026, pelapor mengadukan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial K.D.P. Dalam uraian laporan, terlapor disebut diduga melakukan pemukulan menggunakan tangan sebanyak satu kali ke bagian mulut korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka pada bagian bibir.
Usai kejadian, korban disebut menjalani pemeriksaan medis di RSUD Lanto Daeng Pasewang. Tidak menerima perlakuan yang dialaminya, korban kemudian mendatangi SPKT Polres Jeneponto untuk membuat laporan agar peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Laporan itu tercatat dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kasus ini menjadi perhatian karena setiap dugaan kekerasan terhadap warga harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan. Aparat kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, memeriksa terlapor dan saksi-saksi, serta mendalami bukti medis maupun bukti lain yang relevan. Langkah tersebut penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh dan menghindari kesimpulan sepihak sebelum proses hukum berjalan.
Meski demikian, laporan polisi merupakan pintu awal proses penegakan hukum dan bukan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan membela diri sesuai hukum yang berlaku. Publik kini menantikan langkah Polres Jeneponto dalam mengusut perkara ini secara tuntas, sekaligus memastikan hak-hak korban dan asas praduga tak bersalah tetap dihormati.
