By Redaksi BONGKAR TERKINI 
TAKALAR // Bongkarterkini24.com– Ratusan warga memadati pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Fadilah Fahriana, di Lingkungan Sompu Raya, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Minggu (2/8/2026).
Kegiatan yang merupakan titik keenam reses tersebut berlangsung di kediaman Daeng Lotteng, Jalan Pramuka II, dan menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan perempuan yang menjadi ruang lingkup Komisi E DPRD Sulsel.
Reses itu turut dihadiri Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Takalar, Babinsa Kelurahan Kalabbirang Hasan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta ratusan warga. Suasana berlangsung hangat dan penuh antusiasme sejak awal acara. Dipandu Sekretaris DPC PKB Takalar, Muh. Yasin Limpo atau Tetta Limpo, peserta tampak kompak mengikuti jalannya kegiatan, termasuk menyemarakkan suasana melalui yel-yel penyemangat yang menggambarkan kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan seluruh kebutuhan dan persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan dasar perjuangan anggota legislatif dalam memperjuangkan program pembangunan yang tepat sasaran. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus bersinergi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar berbagai usulan masyarakat dapat diperjuangkan dan direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan warga, Hj. Fadilah Fahriana menegaskan komitmennya mengawal seluruh usulan masyarakat Kalabbirang melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam dialog tersebut, ia juga menjelaskan persoalan data desil yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Menurutnya, masih terdapat warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan, namun tercatat pada kategori desil 6 hingga 10 sehingga tidak memenuhi syarat memperoleh BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia mengimbau masyarakat aktif memperbarui data kependudukan dan data sosial ekonomi agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.
Selain membahas persoalan bantuan sosial, Hj. Fadilah Fahriana juga mendorong kaum perempuan membentuk kelompok usaha produktif yang memiliki legalitas dan administrasi yang lengkap agar dapat mengakses berbagai program bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti bantuan mesin jahit, peralatan usaha, hingga dukungan pengembangan UMKM.