By Redaksi BONGKAR TERKINI 
Takalar // Bongkarterkini24.com — Gelombang keresahan masyarakat di Kabupaten Takalar kembali mendapat ruang untuk disuarakan. Aliansi Rakyat Takalar Menggugat berencana mendorong pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Takalar pada Senin, 14 September 2026.
Empat persoalan yang menjadi sorotan utama yakni kelangkaan dan sulitnya memperoleh BBM, kelangkaan serta tingginya harga LPG 3 kilogram, pemadaman listrik secara bergilir, dan persoalan penentuan data desil yang dinilai sebagian masyarakat belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam surat permohonannya, aliansi meminta Ketua DPRD Kabupaten Takalar memfasilitasi RDP sebagai forum untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari solusi konkret yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Agenda itu diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi menjadi ruang terbuka untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak-pihak terkait, sehingga berbagai persoalan yang selama ini dirasakan warga dapat memperoleh penjelasan dan tindak lanjut yang jelas.
RDP tersebut dijadwalkan berlangsung Senin, 14 September 2026 pukul 10.00 WITA di Kantor DPRD Kabupaten Takalar.
Aliansi juga mengusulkan kehadiran Pemerintah Kabupaten Takalar, Dinas Sosial dan PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, para pengelola atau pimpinan SPBU di wilayah Takalar, PLN Cabang/UP3 terkait, Ketua APDESI beserta jajaran kepala desa, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar.
Keterlibatan banyak pihak tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat dibahas berdasarkan data, kewenangan, dan kondisi faktual di lapangan.
Sorotan terhadap BBM dan LPG 3 Kg berkaitan dengan kelangkaan dan kesulitan masyarakat memperoleh kebutuhan energi tersebut, sementara persoalan pemadaman listrik bergilir juga disebut telah menjadi salah satu keresahan warga.
Di sisi lain, masalah data desil menjadi perhatian karena data tersebut berkaitan dengan penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap akses terhadap sejumlah program bantuan. Meski demikian, berbagai tudingan maupun keluhan yang muncul tetap perlu diklarifikasi oleh instansi berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Kini perhatian publik Takalar tertuju pada pelaksanaan RDP tersebut. Masyarakat tentu berharap forum itu menghasilkan data yang transparan, penjelasan terbuka, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta rekomendasi dan langkah konkret dari masing-masing pihak.
Dengan demikian, RDP bukan sekadar forum menyampaikan keresahan, tetapi menjadi momentum untuk menguji fakta, mempertemukan berbagai kepentingan, dan mencari solusi atas persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat Takalar.
(Red)