By Redaksi BONGKAR TERKINI 
Asahan // Bongkarterkini24.com. – Gerakan Pemuda Peduli Asahan – GPPA menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah – DANA BOS di Kabupaten Asahan. Sebelumnya sudah beberapa kali diberitakan terkait penggunaan dana BOS di sekolah SDN mau pun SMPN di Asahan.
” Kami menduga kuat DANA BOS telah dijadikan ladang korupsi oleh oknum-oknum Kepala Sekolah, pejabat Dinas Pendidikan. Karna sampai detik ini belum ada bantahan resmi dari pihak dinas bahkan baru baru ini juga ramai pemberitaan terkait oknum kabid SMP yang diduga melakukan pengutipan uang keamanan kepada hampir seluruh kepala sekolah di Asahan. Dan ini layak dipertanyakan, ada apa dengan pendidikan di Asahan ini?”. Ketus ketua GPPA.
Berdasarkan GPPA, data dan dokumen untuk beberapa sekolah SDN dan SMPN di kabupaten Asahan Realisasi melebihi batas 6 kali lipat dari ketentuan *Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 BAB III B.1* yang menyatakan belanja administrasi paling banyak 5%.
” Jika hanya lemahnya pengawasan, tidak mungkin hampir semua sekolah sama angkanya jahu melebihi 5% dan ini terjadi bukan hanya di item administrasi saja di beberapa item lain juga seperti ini. Dari data data inilah kami menduga kuat bahwa Ini adalah skenario Ini persekongkolan untuk mengkorupsi uang negara”. Tambah ketua GPPA
Dugaan ini semakin menguat karena Kabid SMP dan Kepala Dinas Pendidikan Asahan yang bungkam saat dikonfirmasi.
DANA BOS adalah hak anak-anak untuk buku, sarana, dan kegiatan belajar. Bukan untuk dibagi-bagi ke para koruptor.
GPPA Mendesak Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian Asahan untuk segera mengaudit dan mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya.
Dan GPPA juga Mendesak Bupati Asahan untuk mengevaluasi dan menindak tegas Kadis Pendidikan, Kabid terkait, dan oknum di jajarannya.
“Rakyat boleh di anggap bodoh, tapi rakyat tidak buta. Catatan kami lengkap, bukti kami bicara. Kebungkaman pejabat adalah bukti bahwa ada yang sedang ditutupi” – tegas Adit Ketua Umum GPPA.
GPPA akan terus mengawal kasus ini. Kami siap menyerahkan data lengkap dan dokumen pendukung kepada pihak berwenang.
(Heri Setiadi)