By Redaksi BONGKAR TERKINI 
TAKALAR // Bongkarterkini24.com — Suasana demokratis dan penuh kekeluargaan mewarnai Gedung DPRD Kabupaten Takalar, Lantai II, saat lima fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya. Keputusan strategis ini menjadi tonggak penting dalam akselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Takalar.
Pernyataan bersama tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban pemerintah daerah terhadap Ranperda APBD Perubahan 2026, Senin (27/9/2026). Rapat bergengsi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar, yang mengawal jalannya sidang dengan lancar dan tertib.
Jalannya rapat paripurna semakin khidmat dengan kehadiran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dari unsur Pemerintah Kabupaten Takalar, tampak hadir Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Hasbi. Hadir pula Wakapolres Takalar, perwakilan Dandim 1426/Takalar, perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, serta perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Takalar.
Dalam sesi pemandangan umum, seluruh fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan konstruktifnya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui H. Hilal, Fraksi Partai Golkar melalui Mansyur Salam, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Hj. Risma, Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ibrahim Lotteng, secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas ke tahap berikutnya.
Menanggapi dinamika sidang yang konstruktif, pimpinan sidang Irwan Iskandar kemudian menskorsing rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada peserta sidang menunaikan ibadah salat Dhuhur. Rapat dijadwalkan kembali berlanjut pada pukul 13.00 WITA dengan agenda krusial mendengarkan jawaban resmi Bupati Takalar atas pemandangan umum seluruh fraksi.
Pihak legislatif dan eksekutif memandang bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 ini merupakan instrumen vital dalam memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Berbagai masukan tajam namun konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD diharapkan mampu menyempurnakan rancangan regulasi agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Melalui sinergi yang solid antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar, proses penyusunan kebijakan anggaran ini berjalan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Publik kini menantikan kelanjutan tahapan sidang guna mengawal arah kebijakan fiskal daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat luas.