By Redaksi BONGKAR TERKINI 
JENEPONTO // Bongkarterkini24.com — Sejumlah warga di Lingkungan Bungun-bungun, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, melayangkan protes keras menyusul lonjakan data tingkat kesejahteraan atau desil mereka yang tiba-tiba melompat ke kategori desil 6-10 padahal sebelumnya desil 2.
Perubahan drastis dalam data basis kesejahteraan ini berdampak langsung pada pencabutan hak mereka atas bantuan sosial, PKH, BLT, beras raskin dari pemerintah kelurahan, memicu keresahan di tengah masyarakat yang ekonominya masih tergolong rentan.
Kondisi kontras terlihat jelas pada salah satu warga terdampak, Daeng Tarang, yang kesehariannya hidup di bawah garis keprihatinan. Ia menempati sebuah rumah reok berukuran kecil dengan dinding lapuk dan lantai tanah, serta belum memiliki instalasi meteran listrik mandiri di rumahnya.
Untuk menyambung hidup, Daeng Tarang hanya mengandalkan profesi serabutan sebagai pemusik gendang tradisional dalam setiap acara adat atau pesta pernikahan. Penghasilan yang ia peroleh pun sangat fluktuatif dan bergantung pada ada tidaknya tanggapan, dengan rata-rata upah berkisar Rp100.000 setiap kali ia selesai mentas.
Situasi pelik yang dialami Daeng Tarang dan sejumlah tetangganya ini langsung memantik sorotan tajam serta kekecewaan mendalam dari publik setempat. Secara kasat mata dan merujuk pada indikator fisik kesejahteraan yang ada, kondisi hunian serta penghasilan warga terdampak tersebut dinilai masih sangat layak untuk terus menerima uluran tangan berupa subsidi dari pemerintah.
Menanggapi polemik ini, tokoh masyarakat setempat, Ahmad, melontarkan kritik terbuka terhadap akurasi data yang dirilis instansi berwenang. Ia mempertanyakan transparansi dasar penetapan serta kriteria evaluasi yang digunakan pihak terkait dalam memutakhirkan angka desil warga, yang dinilai jauh dari realitas sosial di tingkat akar rumput.
Sementara itu, pihak birokrasi tingkat terbawah mengaku tidak memiliki kewenangan maupun informasi memadai terkait perubahan data tersebut. Kepala Lingkungan Bungun-bungun secara terbuka menyatakan tidak mengetahui mekanisme teknis di balik naik turunnya angka desil warganya, dan hanya bisa mengarahkan warga yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur administrasi mandiri dengan mengajukan usulan perbaikan data langsung ke tingkat Kabupaten Jeneponto.
Redaksi Bongkarterkini24.com berupaya konfirmasi lurah Rajaya H. ABD Rahman, S.sos., melalui sambungan WhatsApp tapi belum ada respon atau jawaban.
Menyikapi kebuntuan birokrasi ini, warga mendesak agar Dinas Sosial dan instansi terkait di Kabupaten Jeneponto segera turun tangan melakukan verifikasi serta validasi ulang secara faktual di lapangan. Langkah korektif tersebut dinilai krusial agar program bantuan sosial dapat kembali tepat sasaran dan benar-benar merangkul warga yang paling membutuhkan. ( Redaksi )