By Redaksi BONGKAR TERKINI 
Sulawesi selatan // Bongkarterkini24.com – Dua angka kontras mengenai potret kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Di satu sisi, laporan terbaru Bank Dunia per Agustus 2026 mencatat sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Namun, klaim berbeda disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 8,07 persen atau setara dengan 22,93 juta jiwa, menciptakan selisih yang sangat tajam hingga 56,13 persen dari temuan lembaga internasional tersebut.
Perbedaan metodologi dan standar penilaian ini langsung menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat sosial dan pemerhati masyarakat di Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, data resmi yang dirilis kerap kali dinilai jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan realitas kehidupan warga kurang mampu. Salah satu bukti nyata terlihat dari kondisi rumah-rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemui di berbagai pelosok daerah sejak Januari 2025 hingga akhir Agustus 2026.
Persoalan ini kian meruncing menyusul polemik perubahan data desil kesejahteraan warga miskin yang dinilai janggal oleh publik. Pada Senin, 7 September 2026, tercatat sejumlah warga prasejahtera yang sebelumnya berada di desil 2 dan berhak menerima berbagai bantuan sosial seperti PKH, BLT, KIP, serta bantuan lainnya, mendadak mengalami lonjakan status sosial dalam sistem pendataan.
Perubahan drastis tersebut terjadi setelah tim pendata statistik BPS turun langsung melakukan sensus ke tengah masyarakat beberapa bulan yang lalu sampai sekarang. Tanpa adanya perubahan kondisi fisik rumah maupun peningkatan pendapatan keluarga yang signifikan, desil kesejahteraan warga kurang mampu tersebut tiba-tiba melonjak naik drastis ke kisaran desil 6 hingga 10, yang secara administratif setara dengan penghasilan PNS, TNI-Polri, anggota legislatif, kepala daerah, hingga menteri.
Akibat lonjakan desil yang tidak masuk akal ini, warga miskin tersebut secara otomatis gagal mendapatkan hak mereka atas berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah. Saat dikonfirmasi awak media di lokasi, seorang petugas pendata statistik di Kabupaten Takalar yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa kenaikan desil dipicu oleh sejumlah indikator administratif, seperti kepemilikan kendaraan lebih dari satu, riwayat kredit di bank, pembiayaan, gadai emas di Pegadaian, pinjaman online, hingga keterlibatan salah satu anggota keluarga dalam aktivitas tertentu.
Menanggapi carut-marut pendataan yang merugikan rakyat kecil ini, Pemerhati Masyarakat Sulawesi Selatan yang akrab disapa Daeng Nappu menyampaikan kritik dan harapan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah pusat agar segera mengevaluasi dan mempertimbangkan ulang aturan pengklasifikasian desil yang dinilai kerap salah sasaran dan membebani masyarakat bawah.
Daeng Nappu menyarankan agar kewenangan pendataan warga miskin dikembalikan kepada aparat pemerintah setempat, baik tingkat kelurahan maupun desa. Menurutnya, perangkat desa dan lurah jauh lebih layak dipercaya karena bersentuhan langsung secara emosional dan faktual dengan warganya, sehingga mampu memetakan secara akurat mana warga yang benar-benar miskin, sejahtera, maupun mampu secara ekonomi. ( Tim )