By Redaksi BONGKAR TERKINI 
Bongkarterkini24.com //MAKASSAR, 30 OKTOBER 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH UNIBOS) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Kamis sore (29/10/2026). Aksi massa yang dimulai pukul 15.30 WITA tersebut menjadi wadah penyampaian suara kritis mahasiswa terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berjalan tertib dan terkendali, penyampaian aspirasi ini dipimpin langsung oleh Presiden BEM FH UNIBOS Idul Suaib dengan pengawalan lapangan oleh Jenderal Lapangan Wildan Naim.
Dalam orasinya, Idul Suaib menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk resistensi politik semata, melainkan pijakan evaluasi konstitusional demi memastikan roda pemerintahan tetap berada di jalur keberpihakan pada rakyat. Menurutnya, indikator keberhasilan suatu rezim tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau maraknya peresmian infrastruktur, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak dasar warga negaranya. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemenuhan keadilan distributif.
Mewakili massa aksi, Wildan Naim membacakan pernyataan sikap resmi yang menyoroti sejumlah poin strategis, mulai dari pengelolaan tata kelola lingkungan, transparansi anggaran, hingga efektivitas Proyek Strategis Nasional (PSN). Mahasiswa menaruh perhatian khusus pada persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai membutuhkan langkah penanganan yang lebih menyeluruh, tidak sebatas pemadaman api tetapi juga penegakan hukum dan penataan kawasan ekologis. Di sisi lain, BEM FH UNIBOS memandang pentingnya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat bawah.
Aksi tersebut memformulasikan lima tuntutan utama sebagai poin evaluasi kritis. Pertama, mendesak penetapan bencana karhutla sebagai bencana nasional; kedua, mendorong pemulihan stabilitas ekonomi, perbaikan tata kelola, dan pemberantasan KKN secara konsisten; ketiga, menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses layanan dasar; keempat, menyerukan efisiensi APBN bagi kepentingan publik dengan meninjau ulang program-program yang dinilai berisiko boros anggaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program populis lainnya; serta kelima, menuntut evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSN agar tidak mengabaikan ruang hidup dan pemukiman warga local.
Melalui aksi penyampaian pendapat di ruang publik ini, BEM FH UNIBOS berharap pemerintah pusat dapat mendengar dan menjadikan poin-poin evaluasi ini sebagai pijakan pembenahan kebijakan ke depan. Aksi unjuk rasa yang berlangsung dinamis tersebut akhirnya ditutup secara tertib dengan komitmen bersama dari para mahasiswa untuk terus mengawal setiap Kebijakan Publik agar tetap selaras dengan amanat konstitusi dan cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia.